TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi Indonesia akan menyelesaikan masa jabatan sembilan tahun sebagai kepala negara pada hari ini, Jumat, 20 Oktober 2023. Empat tahun memasuki pemerintahan keduanya, Jokowi – yang kerap mendasarkan kebijakannya pada pertumbuhan ekonomi – dinilai menunjukkan gaya otoriternya.
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Aria mengatakan, setidaknya ada tiga tanda yang terlihat dari karakter otoriter pemerintahan Jokowi. Pertama, niat menutup partisipasi masyarakat dalam pembentukan aturan. Kedua, adanya niat buruk dalam menciptakan produk legislasi atau undang-undang yang mengancam kebebasan sipil.
“Bukannya menimbulkan keharmonisan sosial malah menjadi chaos,” kata Dimas, Jumat, 20 Oktober 2023 di kantor Contras. Ia mencontohkan fenomena ‘legalisme otoriter’ yang dilakukan Jokowi, antara lain pada agenda penciptaan lapangan kerja, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU. TNI.
Dimas mengatakan gejala ketiga dari karakter otoriter pemerintahan Jokowi saat ini adalah adanya konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari. Misalnya soal tudingan bisnis resmi, seperti kasus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang akhirnya menyeret aktivis HAM Haris Azhar dan Fatiya ke pengadilan.
Contoh lain konflik kepentingan yang disampaikan Dimas dalam pemerintahan kali ini adalah lahirnya Dinasti Jokowi. Dia mengatakan, Jokowi membiarkan putranya Gibran Rakabuming Raka masuk ke peta politik nasional.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, 36 tahun, santer diisukan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subiano, apalagi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin, 16 Oktober 2023 yang membolehkan kepala daerah mencalonkan diri sebagai presiden. Namun batasan usia yang berlaku saat ini belum memenuhi syarat 40 tahun. Hakim konstitusi dipimpin oleh kakak ipar Jokowi, Anwar Usman. “Ada dugaan kuat adanya tanda-tanda konflik kepentingan dalam empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Dimes.
iklan
Contras meluncurkan laporan setebal 67 halaman terkait 4 tahun Jokowi-Maruf Amin. Badan ini menilai pemerintah telah menyimpang terlalu jauh dari koridor konstitusi dan demokrasi. Dalam rekomendasinya, Contras juga mendorong pemerintah untuk memperbaiki proses penyusunan peraturan dan kebijakan di akhir masa jabatan pemerintahan ini. Organisasi tersebut juga mendesak Jokowi untuk mengakhiri segala bentuk penindasan terhadap kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Puran Moeldoko belum menanggapi pesan Tempo terkait laporan Contras. Dalam keterangan tertulisnya, Moeldoko mengklaim selama empat tahun terakhir pemerintahan Jokowi memberikan dampak positif yang signifikan bagi Indonesia. Pada periode ini, menurutnya, Indonesia tidak hanya bertahan, namun juga tumbuh dan maju di berbagai bidang.
Moeldoko mengatakan, salah satu indikator keberhasilan pemerintahan pimpinan Jokowi adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat hingga mencapai 5,3 persen. Sebab, kita telah melakukan transformasi rezim investasi melalui penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan efisiensi logistik, ujarnya melalui keterangan tertulis.
Pilihan Editor: Lebih dari 1.600 petugas disiagakan untuk demonstrasi BEM SI menyerbu istana sore ini
Quoted From Many Source